Senin, 24 Agustus 2015

Otonomi Daerah

Ya, kali ini cuman ngeshare tugas-tugas sekolah yang dikasih guru ke gue. Yaa kali aja sekolah kita sama ataupun guru kita sama. Nah ini tentang tugas ekonomi gue tentang otonomi daerah...



1.      Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak positif maupun dampak negative. Jelaskan dampak positif dan dampak negative!

Ø  Pengertian Otonomi  Daerah

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu auto dan nomous yang berarti sendiri dan peraturan atau hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ø  Dampak Positif Dan Negatif Otonomi Daerah

 1.      Dampak Positif Otonomi Daerah

a.       Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat.

b.      Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.

c.       Dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata

d.      Kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat.

e.       Dengan sistem otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.



2.      Dampak Negatif Otonomi Daerah :

a.         Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

b.        Terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.



2.      Secara umum desentralisasi dipandang lebih baik daripada sentralisasi. Jelaskan alasan yang melatarbelakangi pandangan tersebut!
Ø  Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.
Ø  Dari sudut pendidikan konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

1.      Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan
2.      Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan,     pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan  pembelajaran.
3.      Keseragaman pola pembudayaan masyarakat
4.      Melemahnya kebudayaan daerah
5.      Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Ø  Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, makaupaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memeliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ).

Disentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilan antara lain

Ø  Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.

Ø  Mampu membangun partisifasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar0benar dari oleh dan untuk masyarakat.

Ø  Mampu menyelenggarakan pendidikan secara menfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

`Jadi, dari masing-masing keberhasilan desentralisasi dan sentralisasi, terlihat lebih baik desentralisasi. Hal itu dikarenakan dalam sentralisasi menjadikan kebudayaan daerah melemah dan kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidkan yang demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab.

Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat madani yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia.

Desentralisasi pendidikan perlu dijaga dari kemungkinan –kemungkinan terjadi hal-hal negatif seperti desentralisasi kebablasan, misalnya penyerahan tanggung jawab pendidikan kepada daerah for the sake of autonomy. Apabila penyerahan wewenang tersebut hanyalah sekadar memindahkan birokrasi pendidikan dan sentralisasi pendidikan di tingkat daerah, maka desnralisasi tersebut akan mempunyai nasib yang sama sebagaimana yang kita kenal pada masa orde baru.

3.      Di era otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Meskipun diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, tetapi ketergantungan fiscal masih relative tinggi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ketergantungan fiscal! Mengapa ketergantungan fiscal masih relative tinggi di era otonomi daerah?
Ø  Ketergantungan fiscal adalah suatu daerah yang kondisi ekonominya masih sangat bergantung dengan subsidi pajak dari masyarakat setempat.
Ø  Di era otonomi daerah ketergantungan fiscal masih relative tinggi dikarenakan antara lain:
a.     Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
b.    Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
c.    Pajak daerah yang cukup beragam, hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan.
d.   Kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi, hal itu akan mendorong terjadinya disintregasi dan separatism
e.    Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4.      Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah masih banyak terjadi ketidak efisiensi anggaran. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, apa yang harus dilakukan oleh daerah? Jelaskan!
Langkah-langkah yang perlu diambil dalam meningkatkan efisiensi anggaran :
Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, yang paling mendasar adalah akses pada dana.
Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.
Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
Pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar di seluruh penjuru tanah air, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

5.      Good Governance menjadi tema sentral dan actual dalam upaya mewujudkan organisasi sector public yang ideal. Apa saja langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan organisasi sector public yang ideal? Jelaskan!
Upaya-upaya mewujudkan organisasi sector publiuk yang ideal dapat dilihat melalui 3 langkah strategis dari Good Governance :
Ø  . Interaksi antara Negara (yang diwakili pemerintah) dengan warganya, termasuk berbagai kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Idealnya, interaksi tersebut memaksa pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.
Ø  Pelayanan publik merupakan ranah dimana prinsip-prinsip good governance dapat diartikulasikan dengan lebih baik. Nilai-nilai good governance seperti efektifitas, efisiensi, non-diskriminatif, berkeadilan, berdaya tanggap tinggi dan akuntabilitas yang tinggi dapat direalisasikan dalam penyelenggaraaan pelayanan publik. Nilai-nilai tersebut menjadi mudah terlihat dan teraplikasikan pada pelayanan publik dalam kerangka good governance.
Ø  Pelayanan publik melibatkan semua kepentingan yang berada di dalam negara. Pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, tergantung dari pelayanan publik yang dibangun. Kepercayaan dan legitimasi kekuasaan mereka berasal dari pengguna layanan publik, yaitu masyarakat.Legitimasi kekuasaan saat ini ditentukan pada keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya secara langsung. Bentuk pelayanan yang buruk menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas sebuah rezim pemerintahan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar